“Alhamdulillah kami mendapat pelayanan yang cepat karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan digitalisasi. Ini tentu menjadi harapan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dari pemerintah,” ujar Mardiono di kediamannya, kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat, Kamis (2/10/2025).

Mardiono juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader PPP se-Indonesia atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia mengakui adanya dinamika dalam Muktamar X dan meminta maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi.

“Ini akan menjadi bahan instruksi sekaligus evaluasi bagi PPP ke depan. Mari bergandeng tangan, membesarkan PPP kembali, dan berperan aktif bersama seluruh komponen partai di Indonesia. Saatnya kita mulai bekerja,” tegas Mardiono.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan SK kepengurusan PPP telah diteken setelah verifikasi dokumen sesuai AD/ART partai.

“Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Pengesahan ini menandai dimulainya periode kepengurusan baru PPP hingga tahun 2030, dengan fokus memperkuat persatuan internal dan memperluas peran partai dalam pembangunan politik nasional.